Lakukan Audit Notaris Boyolali, Kadiv Yankum Dorong Peningkatan Kepatuhan Penerepan PMPJ

BOYOLALI – Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) menjadi isu hangat belakangan ini. Berbagai kasus mengungkap, TPPU dan TPPT berkembang dengan banyak modus.

Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai langkah Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT

Baca juga: Lebih Mendekatkan kepada Masyarakat, Imigrasi Cilacap Gelar Kancil Ngapak di Kebumen

Salah satu metode pencegahan TPPU dan TPPT yang dinilai cukup efektif adalah dengan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris.

PMPJ merupakan langkah antisipatif, untuk melihat potensi terjadinya TPPU dan TPPT yang dilakukan oleh pengguna jasa Notaris. Di sisi lain, PMPJ menuntut kepatuhan dari para Notaris.

Baca juga: Kadivmin Kemenkumham Jateng Tekankan Efisiensi Dan Prioritas Kebutuhan Dalam Penyusunan Anggaran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai bagian dari otoritas yang diberikan kewenangan dalam pengawasan Notaris, terus mendorong terlaksana PMPJ.

Terbaru, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Nur Ichwan bersama Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Boyolali melakukan audit kepatuhan Notaris secara langsung (on site) terkait PMPJ, terhadap Notaris di wilayah Kabupaten Boyolali, Kamis (20/07).

Baca juga: FGD Hasilkan Rekomendasi Penyusunan Kembali Perda tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah

Dalam auditnya, Kadiv Yankumham selalu  menghimbau Notaris untuk selalu menerapkan PMPJ. Lebih cermat dalam mengindentifikasi anomali yang ditunjukkan pengguna jasa.

Menurut Nur Ichwan, Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kaitan erat dengan masyarakat sebagai pengguna jasa yang mempunyai wewenang untuk membuat akta-akta otentik dan kewenangan lainnya. Artinya, bisa menjadi pintu gerbang terjadinya TPPU dan TPPT.

Baca juga: Ikuti Opini Kebikan Implementasi Kebijakan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi pada Layanan Keimigrasian, Kakanim berharap system Keimigrasian agar terlindung dari ancaman Cyber Crime.

Dia menilai, seorang Notaris diharuskan mempunyai kejujuran, integritas moral yang tinggi, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya sebagai pejabat umum yang bekerja dalam suatu koridor hukum serta diharuskan untuk mematuhi seluruh kode etik dan kehormatan Notaris.

"Peran aktif Notaris dalam mengenali pengguna jasanya, sangat vital dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, " ujarnya di satu kesempatan saat melakukan audit.

Baca juga: Tutup raker kepegawaian, Sekjen minta hasilnya dipahami dan di implementasikan

"Ketika Notaris mampu mendeteksi kondisi yang tidak semestinya dari pengguna jasa, maka Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pasti bisa dicegah, " sambungnya 

Kadiv Yankumham juga mengingatkan para Notaris untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku, dengan mematuhi segala larangan dan kewajiban sebagai seorang notaris. 

Diketahui, Kegiatan PMPJ yang dilaksanakan ini merupakan salah satu dari Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Notaris terhadap PMPJ dalam menjalankan tugas jabatannya, yang merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko.